Menunggu Perubahan yang Lebih Baik

Yusuf Senopati Riyanto
Ketua Umum Forum Indonesia untuk Indonesia, Alumni S2 Hukum Bisnis Unpad

Islam Intelektual-Kita perlu becermin pada berbagai peristiwa politik setelah 10 tahun reformasi serta telah sampainya pada 100 tahun peringatan Kebangkitan Nasional. Era reformasi memberikan harapan yang besar terhadap perjalanan suatu proses demokrasi yang adil dan pemerintahan yang bersih.

Euforia pun meletup ke mana-mana. Hampir semua orang angkat bicara, menganggap dirinya yang paling benar, sesuatu yang sebenarnya merupakan hak yang dijamin UUD 1945, tetapi barrier entry-nya terlalu berat untuk ditembus pada masa Orde Baru.

Kabar baiknya, pada masa reformasi politisi-politisi baru bermunculan. Demokratisasi seolah-olah berjalan. Sayangnya, mereka yang telah ditokohkan serta telah malang-melintang dalam berbagai pengalaman, belakangan ini sering sekali menyatakan sebuah imbauan tertentu ke arah individu atau kelompok yang sifatnya mendiskreditkan atau secara singkat negatif.

Kemunculan para politisi tersebut tidak diimbangi dengan suatu konsep reformasi yang terarah yang dijanjikan pada awal reformasi, bukan hanya menjatuhkan rezim. Bahkan, dalam perjalanannya para politisi baru tersebut berperilaku yang tidak lebih baik daripada politisi-politisi pada masa terdahulu, memang tidak semua.

Dari sini muncul istilah koboi-koboi Senayan. Sesuatu yang celakanya mengacu pada dunia wild west, dengan hukum hanya berlaku untuk yang kuat, untuk tidak menyebutnya hukum rimba. Aturan main yang disepakati lebih merupakan formalitas untuk menjustifikasi bahwa semua aktivitas dan tindakan adalah demokratis.

Ini sakit namanya. Lagak dan aksi para koboi Senayan tersebut berpengaruh pada pemerintahan. Proses tawar-menawar antara parlemen dan pemerintah lebih berdasarkan pada soal menjaga prestise atau gengsi, bukan pada kompromi bagaimana sebuah pemerintahan berjalan dengan efektif sehingga mampu menciptakan kesejahteraan rakyat banyak.

Celakanya lagi, berberapa tindakan politisi bersifat kriminal, seperti korupsi yang dirancang dengan sengaja atau berbagai masalah yang bersifat negatif lainnya. Akibatnya, masyarakat menjadi antipati yang ditegaskan dengan rendahnya partisipasi mereka dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah (rata-rata sekitar 70 persen).

Di negara-negara maju, rendahnya partisipasi adalah fenomena biasa. Namun, untuk negara-negara berkembang, fenomena itu adalah anomali. Biasanya, partisipasi masyarakat sangat tinggi.

Jadi, anomali tersebut sebenarnya adalah sesuatu yang tidak mengejutkan. Acuhnya masyarakat adalah bentuk dari ketidakpercayaan terhadap politisi-politisi tersebut.

Isunya bukan dikotomi antara politisi muda atau tua, tetapi lebih pada perubahan itu memang perlu. Jauh lebih penting adalah kepercayaan, rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Kemenangan politisi-politisi muda yang sebelumnya relatif tidak dikenal dalam dunia politik atau mereka yang sebelumnya steril dari dunia politik menjadi cermin bahwa masyarakat masih berharap adanya perubahan. Soal berpengalaman atau tidak, itu bukanlah isu yang penting.

Selain itu, berbagai wacana yang sering dilontarkan lebih pada terminologi-terminologi yang terlalu tinggi bagi masyarakat kebanyakan. Bayangkan di tengah kondisi yang serbasulit saat ini ada kabar yang menyatakan bahwa beberapa target penjualan kendaraan baik roda dua maupun roda empat berhasil memenuhi target penjualan yang telah ditetapkan oleh penjual tersebut.

Itu artinya apa? Ada jurang pemisah yang tidak jelas. Apakah negeri ini susah ataukah bagaimana karena di sisi lain masyarakat banyak yang kelaparan. Indikasi itu abu-abu.

Memang sah-sah saja apalagi sebentar lagi kita menghadapi pemilu 2009 yang secara tersirat tidak sampai 12 bulan lagi atau satu tahun. Tetapi, kita masyarakat ingin mendapatkan satu pendidikan politik praktis yang cantik, cerdas dengan memberikan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia untuk maju dan berkompetisi. Dengan demikian, masyarakat dapat menaruh harapan.

Alangkah indahnya apabila misalnya tidak lagi terjadi isu, seperti di Jawa Barat yang pada saat pilkada gubernur lalu sempat terjadi isu yang memojokkan cagub tertentu berhubungan dengan salah satu keyakinan tertentu. Masyarakat cuma ingin tahu, masyarakat ingin didengarkan aspirasinya dari berbagai kebijakan yang diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif yang sepertinya yang diinginkan mereka belum terpenuhi.

Contoh mudah adalah harapan melihat kesadaran akan ada perubahan etika. Namun, budaya munafik ini masih terlihat jelas.

Masyarakat menginginkan satu proses politik yang memuat pembelajaran dalam setiap kegiatannya. Jangan sampai proses menjadi berlarut-larut dan mencekam seperti yang terjadi di Maluku Utara.

Apabila bicara mengenai parpol apa pun ideologinya, termasuk platform religius tetaplah parpol yang berproses sesuai logistik dan kepentingan, tidak bicara ideologi, idealisme tertentu. Jadi, ini bukan soal muda atau tua. Ini soal selera zaman yang terbentuk oleh zaman sebelumnya.